Reformulasi Kebijakan Perparkiran Dalam Implementasi Otonomi Daerah (Kasus Kota Bandung)

Abstract

Secara umum dapat diamati bahwa kinerj aempirik BP perparkiran dikota-kota besar umumnya dan di Kota Bandung khususnya kurang memuaskan, bahkan ada kecendrungan semakin menurun. Padahal dalam era otonomi luas dewasa ini, tuntutan kualitas terhadap pelayanan publik semakin besar. Di sisi lain, beban masyarakat akan makin berat jika Pajak Parkir jadi diterapkan kesenjangan antara tuntutan publik dengan kinerja perparkiran, diperlukan langkah-langkah konkrit untuk mereformulasi kebijakan perparkiran di daerah. Reformulasi kebijakan tersebut meliputi penyesuaian pernagkat pertauran perundangan, kelembagaan maupun ketatalaksanaannya.