Formulasi Hubungan Kepemimpinan Birokrasi Dalam Percepatan Kinerja Pelaynan Publik

Abstract

Tuntutan globalisasi mensyaratkan perubahan di segala bidang baik bidang ekonomi, politik, sosial budaya dan lain-lain. Sejalan dengan itu sistem manajemen seyogyanya berubah menyesuaikan dengan tujuan reformasi dan tuntutan globalisasi, dimana polapola manajemen tradisional diganti dengan pola modern yang demokratis. Perubahan tersebut tentunya menuntut perubahan manajemen dalam penyelenggaraan pemerintahan. Perubahan di bidang pemerintahan, telah melahirkan agenda dan kesepakatan nasional untuk membenahi tatanan penyelenggaraan pemerintahan pusat maupun daerah. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam ketetapan MPR dan undang-undang pemerintahan daerah, yang merombak secara mendasar penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perubahan fundamental ini dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan dan operasional pemerintahan yang lebih efisien dan kebijakan yang lebih efektif.