Implementasi, Permasalahan dan Strategi Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Daerah
Abstract
Pelaksanaan kebijakan otonomi daerah telah menimbulkan berbagai implikasi sperti:keracunan peraturan perundangan (termasuk Perda dan Keputusan Kepala Daerah), ketidak jelasan arah kebijakan (penataan kewenangan, personil), penerimaan daerah yang msih mengandalkan DAU, disharmoni hubungan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, disharmoni hbungan legislatif dengan eksekutif, demokratisasi yang tidak sehat (ketidakpercayaan masyarakat ke DPRD bermuara pada pengerahan massa).
Full Text:
PDFArticle metrics


DOI: