Alternatif Pemberdayaan Badan Usaha Milik Negara /daerah Indonesia (Pengamatan Empirik Pada Era Reformasi)

Abstract

Badan Usaha Milik Negara/Daerah di Indonesia selama ini disadari masih banyak kelemahan, baik dalam pengelolaan manajemen maupun kinerja keuangannya. Salahsatunya disebabkan oleh fungsi sosial yang jauh lebih dominan dibanding pemupukan keuntungan. Akibatnya, terjadilah dualisme kepentingan dalam pengambilan keputusan manajemen. Untuk itu, dipandang perlu adanya program restrukturisasi perusahaan, baik dengan memanfaatkan tujuh metode privatisasi atau sebagaimana yang diatur dalam Kep. Menkeu Nomor 740/KMK.00/1989. Hal ini dimaksudkan untuk menghilangkan batasan birokrasi dalam perusahaan, sehingga dapat memacu kreativitasnya untuk mewujudkan efisiensi dan produktivitas secara optimal.