Kebijakan Pembangunan Daerah:Antara Efisiensi dan Pemerataan

Abstract

Kebijakan pembangunan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, sejak lama menjadi perdebatan yang tak kunjung henti. Beberapa pakar, ekonomi klasik misalnya cenderung lebih memihak kepada dominasi peran Pemerintah Pusat (Nasional) dalam melaksanakan kebijakan pembangunan, khususnya dibidang ekonomi. Mereka percaya, bahwa economies of scale akan lebih berpeluang tercapai jika perekonomian dikendalikan oleh pemerintah nasional dengan skala yang lebih besar. Sementara itu, perkembangan akhir-akhir ini menunjukan munculnya pemihakan baru terhadap peningkatan peran serta Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan pembangunan di daerahnya. Dalam konteks ini, kelompok pertama lebih menekankan kepada aspek efisiensi, sementara kelompok kedua lebih menekankan aspek distribusi (pemerataan) selain aspek efisiensi. Tumbuhnya pemikiran kedua ini, ditandai dengan perkembangan yang meyakinkan dalam konsepsi ekonomi regional, serta berkembangnya pemikiran baru mengenai integrasi kebijakan ekonomi dengan politik dan pemerintahan, dalam mengakomodasi perkembangan tuntutan masyarakat yang semakin meningkat terhadap pelayanan, kemandirian, serta partisipasi pembangunan. Dengan demikian, kajian mengenai desentralisasi dan otonomi daerah tidak lagi hanya menjadi konsepsi politik dan pemerintahan tetapi juga kajian ekonomi.