Otonomi Daerah 2001
Redaksi Redaksi
Abstract
UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerntah Pusat dan Daerah merupakan bekal dalam rangka menyongsong pemberlakuan otonomi daerah pada bulan Januari tahun 2001. Artinya sudah tidak ada tawar menawar lagi, apakah daerah telah siap atau belum melaksanakan otda ini
Article metrics
Abstract views : 83
|
PDF downloads : 40
DOI:
http://dx.doi.org/10.31845/jwk.v3i2.612
Refbacks
There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2020 Redaksi Redaksi
This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License .
<div class="statcounter"><a title="Web Analytics" href="http://statcounter.com/" target="_blank"><img class="statcounter" src="//c.statcounter.com/11873986/0/61745015/0/" alt="Web Analytics"></a></div> View My Stats
JURNAL WACANA KINERJA INDEXED BY:
__________________________________________________________________________________________________________
@2025 Center fo State Civil Apparatus Training and Development and Competency Mapping (Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Pemetaan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Lembaga Administrasi Negara - Puslatbang PKASN LAN) Jl. Kiara Payung KM. 4, 7 Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat 45366Â Telp. (022) 7790048-7790044-7790049-7782041-7782042 Fax. (022) 7790055-7782178; Email: wacanakinerja@yahoo.com; wacanakinerja@gmail.com
Powered by OJS
Abstract views : 83
| 
PDF downloads : 40
