Upaya Penegakan Hukum di Indonesia sebagai Bagian dari Kepemrintahan yang Bersih
Wawan Dharma Setiawan
Abstract
Dalam perjalanannya, setelah Indonesia merdeka 17 Agustus 1945 masih banyak Produk hukum peninggalan penjajah belanda yang masih dipergunakan, sampai pada saat ini jika dilihat dari Administrasi Kebijakan Publik (Public Policy Analys) dari sisi Public Evaluation, kita masih banyak menggunakan modelâ€Incrementalâ€dalam perubahannya, artinya upaya perubahan pembaharuan dilakukan sedikit demi sedikit dari kebijakan yang telah ada.
Article metrics
Abstract views : 132
|
PDF downloads : 60
DOI:
http://dx.doi.org/Array
Refbacks
There are currently no refbacks.
Copyright (c) Array Wawan Dharma Setiawan
License URL:
Array
<div class="statcounter"><a title="Web Analytics" href="http://statcounter.com/" target="_blank"><img class="statcounter" src="//c.statcounter.com/11873986/0/61745015/0/" alt="Web Analytics"></a></div> View My Stats
JURNAL WACANA KINERJA INDEXED BY:
__________________________________________________________________________________________________________
@2025 National Civil Service Talent Policy Strategy and Learning Center (Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional Lembaga Administrasi Negara - Pusjar SKTAN) Jl. Kiara Payung KM. 4, 7 Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat 45366 Telp. (022) 7790048-7790044-7790049-7782041-7782042 Fax. (022) 7790055-7782178; Email: wacanakinerja@yahoo.com; wacanakinerja@gmail.com
Powered by OJS