Upaya Penegakan Hukum di Indonesia sebagai Bagian dari Kepemrintahan yang Bersih
Wawan Dharma Setiawan
Abstract
Dalam perjalanannya, setelah Indonesia merdeka 17 Agustus 1945 masih banyak Produk hukum peninggalan penjajah belanda yang masih dipergunakan, sampai pada saat ini jika dilihat dari Administrasi Kebijakan Publik (Public Policy Analys) dari sisi Public Evaluation, kita masih banyak menggunakan modelâ€Incrementalâ€dalam perubahannya, artinya upaya perubahan pembaharuan dilakukan sedikit demi sedikit dari kebijakan yang telah ada.
Article metrics
Abstract views : 120
|
PDF downloads : 57
DOI:
http://dx.doi.org/10.31845/jwk.v7i2.497
Refbacks
There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2020 Wawan Dharma Setiawan
This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License .
<div class="statcounter"><a title="Web Analytics" href="http://statcounter.com/" target="_blank"><img class="statcounter" src="//c.statcounter.com/11873986/0/61745015/0/" alt="Web Analytics"></a></div> View My Stats
JURNAL WACANA KINERJA INDEXED BY:
__________________________________________________________________________________________________________
@2025 Center fo State Civil Apparatus Training and Development and Competency Mapping (Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Pemetaan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Lembaga Administrasi Negara - Puslatbang PKASN LAN) Jl. Kiara Payung KM. 4, 7 Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat 45366Â Telp. (022) 7790048-7790044-7790049-7782041-7782042 Fax. (022) 7790055-7782178; Email: wacanakinerja@yahoo.com; wacanakinerja@gmail.com
Powered by OJS