Pengaturan Kewenangan dalam Penanggulangan Krisis di Daerah
Tetty Kurniati
Abstract
Krisis sebagai suatu keadaan atau kejadian yang tidak diharapkan merupakan sesuatu fenomena yang mengedepan hari-hari ini. Namun sejalan dengan hilangnya hierarki dalam struktur pemerintahan daerah yang terbaru maka pola pengaturan kewenagan penanggulangan krisis yang terjadi di daerahpun, belum secara tegas dilakukan. Untuk itu tulisan ini sebagai satu pikiran, mencoba menawarkan beberapa model pengaturan kewenagan antar pemerintah pusat, daerah propinsi dan kabupaten kota dalam menanggulangi hal tersebut.
Article metrics
Abstract views : 78
|
PDF downloads : 34
DOI:
http://dx.doi.org/10.31845/jwk.v4i4.573
Refbacks
There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2020 Tetty Kurniati
This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License .
<div class="statcounter"><a title="Web Analytics" href="http://statcounter.com/" target="_blank"><img class="statcounter" src="//c.statcounter.com/11873986/0/61745015/0/" alt="Web Analytics"></a></div> View My Stats
JURNAL WACANA KINERJA INDEXED BY:
__________________________________________________________________________________________________________
@2025 National Civil Service Talent Policy Strategy and Learning Center (Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional Lembaga Administrasi Negara - Pusjar SKTAN) Jl. Kiara Payung KM. 4, 7 Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat 45366 Telp. (022) 7790048-7790044-7790049-7782041-7782042 Fax. (022) 7790055-7782178; Email: wacanakinerja@yahoo.com; wacanakinerja@gmail.com
Powered by OJS