LAKIP Sebagai Mata Rantai Akhir Akuntabilitas Manajemen

Abstract

Tuntutan dilaksanakannya akuntabilitas publik, mengharuskan Pemerintah Daerah untuk memperbaiki sistem pencatatan dan pelaporan. Pemerintah Daerah dituntut untuk tidak sekedar melakukan vertical reporting, yaitu pelaporan kepada Pemerintah Atasan (Pemerintah Pusat), akan tetapi juga melakukan horizontal reporting, yaitu pelaporan kinerja pemerintah kepada DPRD dan masyarakat luas sebagai bentuk horizontal accountability sesuai dengan tujuan reformasi.