Evaluasi Kebijakan Publik Penyaluran Pupuk Bersubsidi Di Kabupaten Cirebon

Ipik Permana

Abstract

Sebagai bagian inti dari sistem ekonomi kerakyatan, sampai saat ini sistem pertanian dan pangan nasional belum mampu memecahkan masalah-masalah pertanian. Kebijakan pupuk bersubsidi menyebabkan terjadinya kelangkaan dan kenaikkan harga pupuk. Akibatnya daerah-daerah seperti Cirebon yang merupakan daerah penghasil beras dan penghasil beberapa komoditas unggulan tanaman pangan dan holtikultura di Jawa Barat, belum dapat berproduksi secara optimal. Karena begitu kompleks, masalah perpupukan nasional tidak bisa diselesaikan secara parsial, namun harus dipertimbangkan secara menyeluruh baik aspek politik, ekosistem, ekonomi, sosial, budaya dan kelembagaan. Adapun pokok kelemahan yang terjadi dari pola pemberian subsidi kepada industri pupuk yaitu sebagai berikut: 1) kelangkaan pupuk terjadi karena otoritas yang diberikan kepada Menperindag saat ini pincang, 2) kebijakan subsidi gas yang diberikan kepada pabrik dan jalur distribusi, 3) subsidi gas tidak langsung dibayar pemerintah (Departemen Keuangan), 4) perbedaan antara harga pupuk domestik dan internasional yang cukup tinggi.

Full Text:

PDF

Article metrics

Abstract views : 559 | PDF downloads : 329

DOI: https://doi.org/10.31845/jwk.v9i3.431

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Ipik Permana

License URL: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0

View My Stats


JURNAL WACANA KINERJA INDEXED BY:

         

__________________________________________________________________________________________________________

@2025 National Civil Service Talent Policy Strategy and Learning Center (Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional Lembaga Administrasi Negara - Pusjar SKTAN) Jl. Kiara Payung KM. 4, 7 Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat 45366 Telp. (022) 7790048-7790044-7790049-7782041-7782042 Fax. (022) 7790055-7782178; Email: wacanakinerja@yahoo.com; wacanakinerja@gmail.com

Powered by OJS