Membangun Birokrasi Daerah Yang Cerdas

Abstract

Upaya membangun birokrasi pemerintah daerah yang efektif, efisien yang berorientasi pada kepentingan rakyat bagaikan melantuntan lagu Benci tapi Rindu. Ungkapan benci sebagaimana dilontarkan mantan Presiden Megawati Soekarnoputri dengan sebutan “birokrasi keranjang sampah†yang ditandai dengan munculnya berbagai kasus korupsi, skandal beberapa oknum pejabat negara, penonaktifan beberapa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah akhir-akhir ini. Kajian dari Univesitas Indonesia, Universitas Gajah Mada dan Universitas lain termasuk kajian Lembaga Administrasi Negara memperkuat persepsi bahwa birokrasi memang sedang mengidap PATOLOGIK. Dibalik semua fenomena itu dapat juga ditafsirkan sebagai kerinduan hadirnya birokrasi yang efektif, efisien, berorientasi dan memihak kepada rakyat. Sebuah kerinduan untuk merefleksikan kembali dari apa itu birokrasi, untuk siapa birokrasi bekerja. Kepentingan merefleksikan eksistensi birokrasi semakin terasa terutama bagi Pemerintah Daerah yang secara konsepsional dan praktis untuk lebih memajukan pembangunan, menciptakan pemerataan dan pertumbuhan perekonomian daerah, meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan kepastian ketersedianya keuangan daerah. Dalam konteks Negara Kesatuan Repuplik Indonesia moto Pusat adalah Pusatnya Daerah dan Daerah adalah Daerahnya Pusat harus menjadi ruh dalam upaya pembaharuan dan pembangunan birokrasi.